Sikap Politik Cina terhadap Indonesia: Sebuah Analisis Sejarah dan Kontemporer

Oleh: SBS GoCin

Sikap politik Cina terhadap Indonesia telah berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik di dalam negeri Cina maupun di Indonesia, serta dinamika geopolitik internasional. Sejak awal hubungan diplomatik kedua negara pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia hingga masa modern, sikap politik Cina terhadap Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan luar negeri Cina, prioritas strategis Indonesia, serta perubahan dalam hubungan internasional.

1. Hubungan Awal dan Dekade 1950-an

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Cina mulai terjalin setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1950, Indonesia mengakui Republik Rakyat Cina (RRC) yang baru dibentuk setelah kemenangan komunis dalam Perang Saudara Cina. Pemerintahan Sukarno pada waktu itu, yang berusaha mengikuti kebijakan luar negeri bebas aktif, menjalin hubungan yang relatif dekat dengan Cina, yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pada periode ini, Indonesia melihat Cina sebagai negara yang mendukung perjuangan anti-imperialisme dan dekolonisasi, serta memandang negara tersebut sebagai model untuk kemerdekaan dan pembangunan.

Namun, hubungan antara kedua negara tidak selamanya berjalan mulus. Pada tahun 1950-an, Indonesia dan Cina terlibat dalam beberapa isu terkait dengan ekspansi komunisme di Asia, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih condong pada non-blok dan netralisme membuat Indonesia lebih berhati-hati terhadap pengaruh politik Cina, meskipun hubungan perdagangan tetap berjalan.

2. Periode Ketegangan dan G30S (1960-an)

Pada tahun 1965, situasi politik di Indonesia mengalami ketegangan yang sangat signifikan setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Cina, yang saat itu dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC), diketahui memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok komunis di Indonesia. Hal ini menambah ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno merasa terancam oleh pengaruh komunis, yang juga didukung oleh Cina, yang menyebabkan Indonesia mengambil langkah-langkah tegas dalam memperketat kontrol terhadap elemen-elemen komunis domestik.

Setelah peristiwa G30S dan kudeta militer yang dipimpin oleh Soeharto pada 1966, yang menggulingkan pemerintahan Soekarno, hubungan dengan Cina mengalami perubahan drastis. Cina, yang sebelumnya mendukung Soekarno, menanggapi perubahan ini dengan ketidakpuasan, sementara Indonesia dengan pemerintahan baru yang lebih anti-komunis mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pengaruh Cina. Pada masa ini, hubungan diplomatik Indonesia dan Cina diputuskan pada tahun 1967, dan Cina menjadi salah satu negara yang dimusuhi oleh Indonesia karena pengaruhnya terhadap komunisme.

3. Pemulihan Hubungan pada 1990-an

Pada awal 1990-an, situasi politik global berubah dengan berakhirnya Perang Dingin dan berkurangnya ketegangan antara blok-blok besar. Cina, yang mengalami reformasi ekonomi besar-besaran di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, mulai membuka diri terhadap dunia luar, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Cina mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan tidak lagi memaksakan ideologi komunis dalam hubungan internasional.

Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto, yang saat itu telah stabil secara politik dan ekonomi, mulai memperbaiki hubungan dengan Cina. Pemulihan hubungan ini dipicu oleh kebutuhan kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, di tengah meningkatnya perdagangan internasional dan investasi asing. Pada tahun 1990, kedua negara memutuskan untuk memulai kembali hubungan diplomatik dan membuka jalan bagi kerjasama bilateral, meskipun tantangan politik dan ideologi masih ada.

4. Kerjasama Ekonomi dan Diplomasi (2000-an)

Setelah reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998, yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru, kedua negara semakin meningkatkan hubungan mereka. Cina, yang kini bertransformasi menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, semakin tertarik untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Indonesia, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pasar yang besar.

Pada periode ini, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina berkembang pesat. Cina menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dengan kerjasama dalam sektor perdagangan, investasi, dan infrastruktur. Program-program infrastruktur seperti proyek-proyek jalan raya dan pembangunan pelabuhan yang didanai oleh Cina semakin mempererat hubungan kedua negara. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI), yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013. Melalui program ini, Cina menginvestasikan dana yang sangat besar dalam proyek infrastruktur di Indonesia, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi simbol kerjasama kedua negara.

Namun, di sisi lain, hubungan politik tetap berada dalam kerangka diplomasi yang hati-hati. Meskipun Indonesia dan Cina semakin memperkuat kerjasama ekonomi mereka, Indonesia tetap menjaga kebijakan luar negeri yang netral dan tidak sepenuhnya bergantung pada Cina. Indonesia juga tetap berhati-hati dalam menghadapi isu-isu geopolitik yang melibatkan kepentingan Cina di Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia memiliki klaim atas beberapa pulau di wilayah tersebut.

5. Tantangan dan Isu Laut Cina Selatan

Salah satu tantangan besar dalam hubungan politik Cina-Indonesia adalah masalah Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial Laut Cina Selatan yang diperebutkan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia tetap memiliki kepentingan di kawasan tersebut, terutama mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna. Cina, yang mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui "garis sembilan garis", sering berkonflik dengan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia, yang juga memiliki klaim teritorial di sana.

Indonesia, meskipun tidak terlibat dalam klaim teritorial tersebut, seringkali mengkritik tindakan-tindakan Cina yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Pada 2016, misalnya, Indonesia menanggapi dengan tegas klaim Cina atas bagian-bagian dari Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Kepulauan Natuna. Meskipun demikian, Indonesia tetap mengedepankan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan ini, tanpa memutuskan hubungan dengan Cina.

6. Sikap Cina terhadap Indonesia dalam Era Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menunjukkan sikap yang lebih kooperatif terhadap Indonesia, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Cina yang lebih terbuka, Cina berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Cina menganggap Indonesia sebagai mitra strategis yang penting di kawasan ini, mengingat peran Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan lokasinya yang strategis.

Cina juga mengakui pentingnya kerjasama dengan Indonesia dalam bidang politik dan keamanan, dengan kedua negara bekerja sama dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, G20, dan Forum Kerjasama Asia Timur. Indonesia sendiri juga cenderung untuk menjaga hubungan baik dengan Cina, mengingat keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kerjasama bilateral, meskipun masih ada ketegangan terkait masalah geopolitik di Laut Cina Selatan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, sikap politik Cina terhadap Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal hubungan kedua negara. Dari masa ketegangan pasca-G30S hingga era modern dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan diplomasi, hubungan Cina-Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik regional dan global. Meskipun masih ada tantangan, terutama terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, kedua negara tampaknya berkomitmen untuk menjaga hubungan yang stabil dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur.